OJK Resmikan Gedung Baru Regional 8 Provinsi Bali dan Nusa Tenggara

 Ketua Dewan Komisioner Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) Wimboh Santoso resmikan Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara pada ini hari, Senin (21/12). Pengesahan Kantor baru OJK ini dikerjakan secara hybrid dengan prosedur kesehatan Covid-19, didatangi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Pimpinan dan barisan Komisi XI DPR RI l.

Gunakan Shio Untuk Mendapatkan Keberuntungan Di Permainan Togel

Bos OJK menjelaskan, kehadiran kantor ini, diinginkan akan bawa imbas positif untuk warga di Propinsi Bali dan Nusa Tenggara sekelilingnya. Sekalian sebagai usaha perkuat peranan instansi ini dalam memantau bidang layanan keuangan dan gerakkan ekonomi di ke-2 propinsi yang termasyur akan pariwisatanya.

"Dengan semua hormat, minta doa restu mudah-mudahan gedung ini dapat memberikan faedah tidak saja untuk OJK tetapi warga Bali dan Nusa Tenggara sekelilingnya. Disamping itu, diinginkan bisa perkuat pemantauan dan pekerjaan dna peranan OJK yang lain hingga dapat berguna untuk warga seputar. Dengan menyampaikan terima kasih dan Bismillah gedung ini disahkan," tutur ia.

Wimboh menambah, peranan Kantor OJK di wilayah harus juga jadi pusat literasi dan inklusi keuangan. "Hingga warga akan memudahkan akses warga untuk memperoleh keuangan yang murah dan memberikan keuntungan," tambah ia.

Saat itu, Deputi Komisioner Jalinan Warga dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengutarakan jika proses pembuatan gedung baru ini mengonsumsi sekitar empat bulan. "Dari rencana, pengaturan ini perlu waktu 4 bulan, terima kasih ke beberapa konselor dan dari PT Graha Insan Berdikari yang sudah menolong penuntasannya," terangnya.

Ia menyebutkan, gedung OJK Regional 8 yang baru disahkan ini terdiri dari 3 lantai. Di mana untuk lantai satu ditujukan untuk pusat gerai untuk aktor usaha dan warga. "Seakan ada servis untuk edukasi, pelindungan untuk customer dan lain-lain," jelasnya.

Di lantai yang lain, gedung ini mempunyai bermacam sarana pendukung untuk perkuat tugas dan fungsi OJK. "Salah satunya ruang pertemuan, ruangan serbaguna, dan yang lain," bebernya.

Paling akhir, untuk tingkatkan literasi keuangan gedung baru ini sudah diperlengkapi dengan perpustakaan digital. Karena itu, ia mengharap kedatangan gedung ini bukan hanya akan perkuat tugas dan fungsi OJK, tetapi akan memberi faedah positif untuk warga seputar.

"Begitu sangkanya laporan pengesahan gedung ini kami berikan," tutupnya.

Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) mengubah Ketentuan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 Mengenai Peraturan Countercyclical Imbas Penebaran Coronavirus Disease 2019 Untuk Instansi Layanan Keuangan Non Bank jadi POJK Nomor 58/POJK.05/2020.

Dikutip dari POJK Nomor 58/POJK.05/2020, Jumat (18/12/2020) dirubahnya POJK ini wabah COVID-19 diprediksikan masih memberi imbas negatif untuk debitur dan instansi layanan keuangan non bank s/d tahun 2022.

Tentang hal pokok-pokok penataan dalam Perombakan POJK 14/2020, diantaranya tambahan subyek penataan dalam POJK yakni instansi keuangan mikro dan pelaksana service pinjam pinjam uang berbasiskan tehnologi info, yang ditambahkan dari POJK 14/2020.

Selanjutnya tipe rileksasi yang ditambahkan dalam POJK meliputi proses komunikasi perusahaan perasuransian, yakni penerapan rapat dewan komisaris perusahaan perasuransian dan marketing produk asuransi yang dihubungkan dengan investasi (PAYDI) dikerjakan lewat bertemu muka langsung secara fisik atau lewat medium video konferensi.

Lalu, peruntukan ongkos peningkatan dan training karyawan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah bisa kurang dari batas minimal sejumlah 2,5 % dari bujet sumber daya manusia.

Saat itu, aktivitas usaha pembiayaan modal kerja dengan sarana modal usaha harus penuhi syarat nilai pembiayaan untuk tiap Debitur terbanyak sejumlah 10M; mempunyai jaminan berbentuk kendaraan motor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp25 juta).

Dan dikerjakan pengujian pada kelaikan Debitur lewat instansi pengurus info perkreditan yang sudah mendapatkan ijin usaha dari OJK; dan dikerjakan riset kelaikan kekuatan pembayaran Debitur.

Sesaat untuk rileksasi penerbitan surat bernilai berbentuk dampak memiliki sifat hutang yang tidak lewat penawaran umum oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah harus penuhi ketetapan.

"Diantaranya memberikan laporan ke OJK paling lamban 2 bulan saat sebelum penerbitan; mempunyai ekuitas lebih dari Rp 100 miliar; dan lakukan penilaian atas surat bernilai untuk penerbitan dengan nilai kurang dari Rp 100 miliar," bunyi POJK Nomor 58 tahun 2020

Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) akui tidak begitu cemas berlangsungnya peningkatan credit memiliki masalah (Nett Performing Loan/NPL) pada perbankan nasional. Tentang hal credit macet bank pada kuartal I 2016 bertambah 0,1 % jadi 2,8 % dibanding pe...