Pengamat: Kebijakan Rapid Test Antigen Bikin Bingung Masyarakat

 Pemerhati Peraturan Khalayak Agus Pambagio memandang cara pemerintahan keluarkan ketentuan harus melakukan rapid tes antigen untuk masyarakat yang pengin melancong di ke dan di Pulau Jawa memunculkan ketidaktahuan.

Gunakan Shio Untuk Mendapatkan Keberuntungan Di Permainan Togel

"Semua itu ujung-ujung dari tidak konsisten yang problematis dan beberapa kalimat atau kata "terkecuali" dan kata yang lain yang pun tidak ada ancamannya, saat kita disarankan orang Indonesia itu tidak dapat disarankan tetapi harus dikasih ancaman sebab ketentuannya tidak ada terkecuali di undang-undang 6 tahun 2018," kata Agus Pambagio dalam Seminar-online Mudik Natal dan Tahun Baru di Periode Wabah Covid-19, Senin (21/12/2020).

Menurut dia, pemerintahan jangan cuman menyarankan dan mengharuskan ketentuan berkaitan rapid tes antigen atau PCR dan test yang lain. Tetapi pemerintahan harus memberi ancaman ke warga yang tidak patuhi prokol Kesehatan waktu melancong.

Janganlah sampai kelak berlangsung kenaikan masalah Covid-19 kembali di saat liburan Natal dan Tahun baru 2020-2021. Disamping itu, Agus mengingati ke pemerintahan supaya betul dalam membuat ketentuan agar tidak ada tidak konsisten yang membuat warga bingung.

Misalkan pada peraturan PSBB saja tidak ada ancaman yang betul-betul terwujud, menurut dia warga Indonesia dari awalnya benar-benar dilepaskan diminta jaga diri sendiri saja.

"Di tengah-tengah itu rumor vaksin lagi digembar-gemborkan dimulai dari bulan Mei jika tidak salah 3 bulan vaksin akan usai, tidak ada riwayat di bumi ini yang vaksinnya dapat usai dalam kurun waktu dekat kemungkinan itu vaksin panu," katanya.

Agus memperjelas jika taktik pengerjaan vaksin itu untuk kebutuhan multi-billion dollar, mana yang dalam kancah dunia industri farmasi dan persenjataan itu ialah dua industri yang punya pengaruh untuk di lobi untuk kebutuhan usaha, politik dan lain-lain.

Begitu dia memperjelas supaya dalam membuat satu peraturan dan ketentuan Pemerintahan dapat mengarah pada undang-undang nomor 12 tahun 2018 mengenai karantina Kesehatan, karena dalam ketentuan itu dituliskan ancaman.

"Menurut saya pemerintahan tidak membuat ketentuan-peraturan jika benar-benar tidak ada saksinya, orang kita jika ingin disiplin harus dikasih ancaman," ujarnya.

Awalnya, menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, Pemerintahan lewat Unit Pekerjaan (Satuan tugas) Pengatasan COVID-19 kembali lagi mengetatkan prosedur kesehatan perjalanan untuk menahan penyebaran COVID-19. Tidak cuman implementasi prosedur kesehatan 3M (makai masker, membersihkan tangan, dan jaga jarak), tetapi harus mempunyai surat hasil negatif rapid tes antigen atau PCR.

Ketetapan itu dituangkan dalam Surat Selebaran Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Prosedur Kesehatan Perjalanan Orang Sepanjang Liburan Hari Raya Natal dan Menyongsong Rahun Baru 2021 Dalam Periode Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam point Prosedur nomor 3c surat selebaran yang ditandatangai Kepala BNPB/Ketua Satuan tugas Pengatasan COVID-19 Doni Monardo pada 19 Desember 2020 itu tercatat:

"Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa dan dalam Pulau Jawa (antar Propinsi/Kabupaten/Kota), aktor perjalanan yang memakai model transportasi udara dan kereta api antarkota harus memperlihatkan surat info hasil negatif memakai rapid tes antigen paling lama 3 x 24 jam saat sebelum keberangkatan selaku syarat perjalanan."

Persyaratan kantongi hasil rapid tes antigen negatif berlaku untuk aktor perjalanan memakai model transportasi darat baik individu atau umum. Selanjutnya pengisian e-HAC Indonesia memiliki sifat harus untuk aktor perjalanan dengan semua model angkutan umum atau individu, kecuali untuk model transportasi kereta api.

Mendekati berlibur natal dan tahun baru, polisi secara teratur mengadakan Operasi Lilin. Tetapi, spesial Operasi Lilin 2020, polisi tidak cuman mengurus kemacetan jalan raya, dan juga akan kerjakan test swab antigen pada wisatawan, untuk menghalangi pergerakan pen...